Bidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum

Bidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik di bidang kajian dampak lingkungan, penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi-Seksi

I. Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
1. Tugas dan Fungsi
a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
b. Penyusunan dokumen RPPLH;
c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
f. Koordinasi penyususnan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, emkanisme insentif disintensif, pendanaan lingkungan hidup);
h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
i. Penyusunan NSDA dan LH;
j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;

2. Program
a. Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
b. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
c. Pemantauan / Pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/ Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
d. Pembinaan Komisi Penilai AMDAL Kab/ Kota
e. Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemberian Rekomendasi UKL/ UPL di Kab / Kota
f. Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL Kab/Kota
g. Penilaian Lisensi Komisi Penilai AMDAL Kab/ Kota
h. Pembinaan terhadap Konsultan Penyusun Dokumen Lingkungan
i. Penyusunan dan updating data base spasial AMDAL
j. Penyusunan dan updating data base spasial UKL/ UPL
k. Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Pengaduan LH dalam Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup (Kegiatan Penunjang SPM Bidang LH)
l. Koordinasi Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Pencemaran Lingkungan
m. Koordinasi Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan
n. Pengembangan Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur Bidang LH atau Pengembangan Peraturan Lingkungan.
o. Sosialisasi Izin Lingkungan
p. Pelaksanaan Proses Izin Lingkungan
q. Pembangunan dan Pengembangan DADU serta Izin Lingkungan Tingkat Provinsi
r. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

3. Kegiatan
a. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
b. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)
c. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
d. Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten / Kota
e. Pembangunan dan Pengembangan DADU serta Izin Lingkungan Berbasis Spasial
f. Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup
g. Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Pengaduan Lingkungan Hidup dalam Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup
h. Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Daerah (Properda)
i. Pemantauan/Pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) / Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

II. Seksi Kajian Dampak Lingkungan
1. Tugas dan Fungsi
a. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
b. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
c. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
d. Pelaksanaan proses izin lingkungan.

2. Program dan Kegiatan
a. Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten / Kota
b. Pembangunan dan Pengembangan DADU serta Izin Lingkungan Berbasis Spasial

III. Seksi Penegakan Hukum
1. Tugas dan Fungsi
a. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengeloaan lingkungan;
c. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
d. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
e. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
f. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
g. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
h. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
i. Penanganan barang bukti dan penaganan hukum pidana secara terpadu.

2. Program dan Kegiatan
a. Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Pengaduan Lingkungan Hidup dalam Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup
b. Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Daerah (Properda)
c. Pemantauan/Pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) / Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)